.webp)
Pemerintah sedang mendorong agar Indonesia bisa menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Jika itu terwujud maka Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang bergabung.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kemarin menerima kunjungan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann untuk membahas rencana keanggotaan Indonesia. Keinginan itu disebut sudah diberitahu kepada 38 negara anggota OECD.
"Disampaikan bahwa keinginan Indonesia sudah diberitahukan ke-38 anggota dari OECD dan pada prinsipnya mereka menyambut sangat positif karena Indonesia dinilai berhasil dalam kepemimpinan di G20 dan sekarang Bapak Presiden memimpin ASEAN," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023) kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Airlangga menilai Indonesia sudah punya beberapa modal untuk menjadi anggota OECD. Mulai dari rekam jejak pemulihan ekonomi setelah COVID-19, hingga berbagai komitmen pemerintah terkait ekonomi hijau dengan target yang diklaim berada di jalur benar.
"Di situ mereka melihat dalam situasi COVID ekonomi Indonesia tumbuh baik dan dalam COVID juga Indonesia melakukan reform. Tentu bagi OECD reform itu menjadi hal yang sangat penting dan mereka juga melihat komitmen Indonesia terhadap green economy dengan berbagai project dan target itu juga berada dalam track yang benar. Itu menjadi bagian-bagian bagi mereka suatu hal positif," ucapnya.
Meski begitu, Airlangga menyebut untuk menjadi anggota OECD memerlukan proses yang panjang karena harus ada standar-standar yang dipenuhi. Melihat pengalaman yang ada, kalaupun Indonesia menjadi anggota OECD diperlukan waktu 4-8 tahun.
"Kasus terakhir Negara Amerika Latin seperti Kolombia itu memakan waktu delapan tahun, tetapi ada juga yang empat tahun itu dilakukan seperti Korea atau Jepang yang prosesnya dekade sudah lama, tetapi Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama dan negara Asia ke-3 kalau ini berproses di dalam keanggotaan," bebernya.
"Jadi range-nya antara 4 sampai 8 tahun, jadi tentu ada standar-standar yang harus dilakukan. Tetapi Indonesia sudah jadi k-partners country dari OECD selama 15 tahun dan OECD sudah punya kantor di Indonesia walaupun Indonesia belum menjadi member dari OECD. Jadi itu sebuah modal yang baik," tambahnya.
Dalam waktu dekat OECD akan membuat roadmap untuk membahas mengenai keanggotaan Indonesia. Roadmap itu akan dibuat jika ke-38 negara anggota telah menyetujuinya.
"Mereka akan membuat roadmap, roadmap-nya kapan mereka akan secara resmi bahas mengenai keanggotaan Indonesia. Kalau 38 negara itu setuju bahwa Indonesia berproses untuk menjadi anggota, nanti mereka akan mengeluarkan roadmap-nya," ucapnya.
Kesejahteraan masyarakat disebut bisa naik. Cek halaman berikutnya.
Tonton juga Video: Membaca Watak ala Tessa Sugito
