Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menanggapi sejumlah kabar yang beredar dan menjadi sorotan terkait program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kabar yang beredar tersebut, mulai dari keuntungan Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai Kebayoran Baru, pengadaan kipas angin yang menelan anggaran hingga Rp 1,8 triliun, hingga gaji pengelola koperasi.
Dalam rapat kerja di DPR, Anggota DPR Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam juga menyoroti Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai yang hanya mendapatkan untung bersih Rp 78 ribu selama enam bulan. Padahal, modal yang dikeluarkan Rp 3 miliar.
"Sedang heboh hari ini kita tahu bahwa salah satu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untung bersihnya Rp 78 ribu, bayangkan modal Rp 3 miliar untung bersihnya Rp 78 ribu, hanya 0,00026% dari Rp 3 miliar. Itu bukan untung per hari pas kami baca detail untung enam bulan selama dia berdiri," ujar Mufti.
Tak hanya itu, Mufti juga mempertanyakan kebenaran proyek tersebut lantaran menilai harga kipas angin yang beredar di pasaran jauh lebih murah dibandingkan estimasi anggaran yang beredar.
"Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta dengan nilainya Rp 1,8 triliun. Lalu dari isu ini kami mencari informasi tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga informasi pihak-pihak terkait tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada pak menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran Rp 1,8 triliun betul tidak pak?" tutur Mufti.
Ia pun membandingkan harga kipas angin merek ternama di e-commerce yang hanya berkisar di angka Rp 300 ribuan per unit. Menurutnya, jika pemerintah melakukan pengadaan dalam skala besar hingga 1,8 juta unit, seharusnya harga per unit bisa jauh lebih efisien.
Ia juga menyoroti terkait Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan yang selalu diam-diam dalam melakukan pengadaan barang untuk KDKMP. Untuk itu, ia meminta agar disediakan dashboard agar setiap rakyat dapat memantau setiap pengadaan
1. Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai Cuma Untung Rp 78.000
Ferry mengatakan Koperasi Melawai didirikan secara mandiri oleh pengurusnya. Selama ini, Kementerian Koperasi (Kemenkop) fokus pada pembangunan gudang, gerai, alat dan kelengkapannya di desa-desa, dengan luas tanah yang sudah ditentukan.
"Kemudian yang di melawai mungkin tadi yang disampaikan tadi. Jadi ada beberapa teman-teman dari anggota Komisi 6 tadi yang menyampaikan juga ramai. Contoh kasus yang pendapatannya cuma berapa? Rp 78.000 itu. Itu memang koperasi kelurahan Merah Putih di Melawai yang itu didirikan secara mandiri oleh pengurus," ujar Ferry dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).
Ferry mengakui memang belum ada model untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih di kota-kota besar, termasuk Jakarta. Ferry pun memastikan dalam waktu dekat merancang model bisnis khusus untuk Koperasi Kelurahan di kota-kota besar. Sebab, menurutnya, model bisnis antara Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih berbeda.
"Memang kami belum masuk ke kelurahan, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Karena itu tentu akan berkaitan dengan model bisnis dan feasibility study yang sangat bisa jadi berbeda sama sekali dengan model bisnis dan feasibility study yang ada di koperasi-koperasi yang berkarakter desa," beber Ferry.
2. Pengadaan Kipas Angin
Terkait pengadaan kipas angin, Ferry menegaskan pihaknya tidak melakukan pengadaan tersebut. Ia mencoba memberi perbandingan jika kipas angin yang dimaksud adalah tipe spesifik seperti Imatsu MDF. Harga kipas angin tersebut mencapai belasan juta rupiah per unit.
"Kemudian juga soal kipas angin ini saya nggak tahu, ini kan pengadaannya bukan di kami Pak, tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini Rp 11.464.000. Jadi apa namanya, tapi itu saya nggak tahu persis," sahut Ferry.
Mengenai dashboard, saat ini Kementerian Koperasi telah mempunyai Sistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes). Dalam sistem tersebut, Ferry menyebut sudah ditampilkan jumlah barang, termasuk subsidi yang telah diterima KDKMP.
"Di Simkopdes kami itu akan juga memperlihatkan, sekarang sudah bisa memperlihatkan dashboardnya berapa jumlah barang-barang subsidi itu yang diterima oleh koperasi desa kelurahan merah putih. Dan kami sudah menyiapkan sistem untuk bisa memperlihatkan berapa besar sebenarnya barang-barang subsidi itu yang sudah diterima oleh koperasi desa kelurahan merah putih atau belum," imbuh ia.
3. Gaji Pengelola Koperasi Merah Putih
Terkait gaji pengelola KDKMP, Ferry menerangkan saat ini pemerintah tengah mematangkan aturan pengupahan, khususnya di level manajerial. Sementara untuk posisi pengelola, skema upah akan disesuaikan dengan pendapatan masing-masing KDKMP.
"Yang sedang kita kaji soal gaji manajernya. Kalau yang pegawainya diharapkan nanti bisa dari pendapatan usahanya," kata Ferry.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menambahkan mekanisme pengupahan pegawai di luar manajer memang disesuaikan dengan masing-masing KDKMP.
"Yang sudah pakem yang nanti akan diatur yang manajer. Tapi kalau yang di bawahnya manajer itu tentu akan dikelolakan sesuai dengan beban kerja kan," ujar Farida.
Ia menjelaskan tata kelola operasional KDKMP saat ini berada di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara, termasuk detail penggajian. Pihaknya memastikan seluruh proses operasionalisasi berada dalam pengawasan Kementerian Koperasi.
"Jadi tata kelolanya kan operasionalisasi ada di Agrinas, tentu saja secara detailnya ada di Agrinas. Tapi dalam pantauan dan pengawasan Kementerian Koperasi," imbuh ia.
Sebelumnya, pengelola Kopdeskel Merah Putih mengaku kecewa terhadap sistem pengelolaan dan pengupahan yang dijalankan Agrinas Pangan Nusantara. Kekecewaan ini dipicu karena para pengelola menerima upah yang tidak seperti dijanjikan. Hal ini pula yang menyebabkan sekitar 80% dari 85 gerai Kopdes Merah Putih di Bojonegoro berhenti beroperasi serentak sementara pada 3 Juli lalu.
Kepala Desa Campurejo, Edi Susanto mengakui adanya keluhan dari pengelola gerai Kopdes Merah Putih di wilayahnya. Menurut laporan yang diterimanya, para pekerja sebelumnya dijanjikan gaji sekitar Rp 1,2 juta hingga Rp 1,4 juta per bulan. Namun, ternyata ada yang mendapatkan gaji hanya Rp 76 ribu.
"Kemarin kami mendapat aduan dari pengelola KDKMP di desa kami bahwa mulai hari ini KDKMP Campurejo ditutup," ujar Edi, Jumat (3/7), dikutip detikJatim.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota pun telah memberikan penjelasan terkait gaji yang dikeluhkan oleh pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Joao mengatakan pihaknya memahami keresahan yang muncul dan menegaskan bahwa kesejahteraan personel adalah prioritas utama perusahaan.
"Menanggapi isu yang berkembang di media sosial terkait proses penggajian personel KDKMP, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih atas setiap perhatian, masukan, dan kepedulian yang diberikan. Kesejahteraan para personel adalah prioritas yang tidak pernah kami kompromikan," tulis Joao dalam akun Instagram pribadinya @bung.joaomota, dikutip Kamis (9/7).
(acd/acd)