Jakarta -
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan
Idrus Marham sebagai tersangka dalam kasus proyek
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Idrus bertemu Presiden Joko Widodo Jumat siang (24/8) untuk menyampaikan mundur dari posisi Menteri Sosial (Mensos).
Langkah ini dia ambil karena sudah mendengar kabar proses pemeriksaannya di KPK ditingkatkan menjadi penyidikan, yang artinya statusnya tersangka. KPK menyatakan Idrus diduga menerima janji aliran duit terkait proyek PLTU Riau-1.
Lantas, bagaimana proyek PLTU tersebut? Setelah ribut-ribut kasus suap tersebut, PT PLN (Persero) segera menghentikan proyek tersebut
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Direktur Utama PLN, Sofyan Basir mengatakan, berdasarkan perjanjian, jika proyek tersebut terbelit masalah hukum, maka dihentikan. Di sisi lain proyek PLTU Riau-1 belum sempat dimulai.
Ingin tahu lebih jelas tentang proyek PLTU Riau-1, siapa saja yang terseret dalam kasus tersebut hingga kinerja Idrus Marham selama menjadi Mensos? Baca selengkapnya di sini
Berdasarkan informasi yang dirangkum detikFinance, Jumat (24/8/2018), dalam kasus suap di PLTU Riau-1, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga terseret terkait dugaan pelanggaran hukum.
Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyampaikan proyek tersebut dihentikan.
"Begitu ada kasus hukum kita berhentikan. Itu ada dalam LoI, bahwa jika ada permasalahan hukum dihentikan sementara dan dikaji kembali," katanya di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (16/7/2018).
Sofyan menjelaskan proyek tersebut sejauh ini memang belum berjalan. Proyek tersebut baru sebatas penandatangan Letter of Intent (LoI).
PLTU Riau-1 tak lepas dari perusahaan multinasional BlackGold Natural Resources Limited atau BlackGold. Dikutip laman BlackGold, 16 Juli 2018, BlackGold bersama konsorsium menerima letter of intent (LoI) untuk perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) yang diumumkan pada awal tahun ini untuk proyek PLTU Riau-1.
Konsorsium sendiri terdiri dari BlackGold, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), PT PLN Batubara (PLN BB) dan China Huadian Engineering Co Ltd (CHEC).
Sofyan menjelaskan nilai dari proyek tersebut sebesar US$ 900 juta atau sekitar Rp 12,87 triliun (kurs Rp 14.300). Proyek pembangkit mulut tambang tersebut digarap lewat anak usahanya bersama konsorsium. Namun berdasarkan kabar terakhir, Sofyan mengaku tidak tahu sampai kapan proyek itu dihentikan.
Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir menjelaskan proyek PLTU Riau-1 adalah bagian dari mega proyek 35.000 MW. Proyek ini ditargetkan rampung dalam waktu 4-5 tahun.
"Kalau pun ini gagal, kita bisa ulang dengan progres sangat cepat," terang Sofyan, dalam konferensi pers di kantor PLN, Senin (16/7/2018).
Lantaran proyek tersebut terkendala kasus hukum, maka proyek tersebut dihentikan. Keputusan itu juga tertuang dalam LoI yang telah ditandatangani oleh PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dan pihak konsorsium.
Sofyan juga menegaskan bahwa dugaan kasus suap itu terjadi di bagian konsorsium PT Samantaka Batubara dan China Huadian Engineering Co Ltd (CHEC) dan bukan di anak usahanya.
"Jadi anak usaha kami 51% sementara konsorsium sana 49%. Tapi kita tidak bisa langsung nunjuk konsorsium lain lagi karena ada persyaratan khusus dan kajiannya panjang," tegasnya.
Selain Idrus Marham, proyek pembangkit listrik tersebut juga telah menyeret beberapa nama. Salah satunya Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir. Akibat terseret kasus tersebut, rumahnya digeledah oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Rumah Sofyan Basir digeledah KPK pada tanggal 15 Jul 2018. Sehari berselang usai penggeledahan, Sofyan Basir menggelar konferensi pers di Kantor Pusat PLN.
Nama Johannes Budisutrisno Kotjo atau Johannes Kotjo juga terseret kasus suap proyek PLTU Riau-1. Dia bos perusahaan tekstil APAC. Kini statusnya sudah dinyatakan tersangka.
Johannes Kotjo juga menjabat sebagai pemegang saham Blackgold Natural Resources yang punya kaitan dengan proyek PLTU Riau-1. Dia masuk jajaran orang terkaya di Indonesia. Dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia 2016 yang dirilis GlobeAsia, Johannes Kotjo ada di posisi 116.
GlobeAsia melaporkan dia mengantongi kekayaan US$ 267 juta atau bila dihitung dengan nilai tukar rupiah sekarang, jumlahnya setara Rp 3,7 triliun.
Selain itu, ada nama Iwan Agung Firstantara terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Dia adalah Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB). Pada 30 Juli 2018, KPK memeriksanya dalam rangka menelusuri pembahasan proyek itu.
Iwan mengatakan penyidik KPK bertanya mengenai kerja sama PT PJB dengan Blackgold Natural Resources.
Idrus Marham mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial. Hanya 7 bulan dia menduduki jabatan tertinggi di Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut. Lantas, bagaimana kinerja Idrus di Kemensos yang tidak sampai genap setahun itu?
Berdasarkan catatan detikFinance, Idrus memiliki target ambisius dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia. Saat ini, tepatnya per Maret 2018, angka kemiskinan sebesar 9,82% atau 25,95 juta orang.
Di akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Idrus menargetkan angka kemiskinan turun jadi 9%.
"Kami proyeksikan kita bisa tekan kemiskinan di akhir periode Presiden Jokowi sampai 9-9,3%. Itu kita akan lihat," kata Idrus 3 Agustus 2018 di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat.
Selain itu, Idrus menyampaikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bakal naik menjadi Rp 32 triliun dari saat ini sebesar Rp 17 triliun. Jumlah tersebut naik 2 kali lipat untuk menekan angka kemiskinan.
"Ingin saya sampaikan memang, jadi kebijakan pemerintah ke depan, kebijakan anggaran program PKH diproyeksikan 2 kali lipat. Kemarin Rp 17 triliun, ke depan sekitar Rp 32 koma sekian triliun," kata Idrus 3 Agustus 2018 di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat.
Semula, kebijakan tersebut rencananya akan dibahas dengan DPR untuk dimasukkan ke dalam undang-undang APBN 2019. Dia meyakini DPR sepakat dengan kebijakan tersebut.
"Tentu sudah jadi kebijakan pemerintah yang masuk APBN yang akan dibahas, tentu akan dibahas DPR untuk jadi undang-undang APBN 2019 mendatang. Kami yakin bahwa anggaran itu akan disepakati DPR karena kita tahu semua elit berjuang untuk rakyat," paparnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
