Kantor Staf Presiden (KSP) bersama kementerian dan lembaga (K/L) terkait menyelesaikan hambatan ekspor mineral setelah terganjal kandungan logam tanah jarang (LTJ) yang sempat menahan lebih dari 100 kapal.
Kegiatan ini ditandai dengan pelepasan ekspor komoditas Alumina Hidroksida dan Alumina Oksida yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman dari Pelabuhan Dwikora, Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat (7/8) kemarin.
KSP menegaskan pelepasan 100 kapal ini menjadi bukti bahwa pemerintah berhasil menyelesaikan hambatan ekspor mineral yang selama ini terjadi akibat perbedaan interpretasi ketentuan Logam Tanah Jarang (LTJ).
"Hasilnya, hampir 400.000 ton komoditas mineral senilai sekitar US$ 124 juta atau Rp 2,2 triliun kembali dapat diekspor. Sementara itu, sekitar 80.000 ton komoditas lainnya masih dalam proses penyelesaian," jelas KSP dalam unggahan di Instagram, Sabtu (8/8/2026).
Kelancaran ekspor komoditas mineral ini tidak hanya menggerakkan kembali aktivitas perdagangan, tetapi juga menjaga keberlangsungan produksi, mendukung devisa negara, serta memastikan ribuan pekerja di sektor pertambangan, logistik, pelabuhan, dan industri pendukung tetap bekerja.
Meski begitu, pemerintah tetap mengedepankan kepastian hukum tanpa mengabaikan pengawasan. Seluruh komoditas ekspor tetap wajib memenuhi standar pengujian, verifikasi teknis, dan ketentuan yang berlaku.
"KSP akan terus mengurai berbagai hambatan lintas sektor agar iklim usaha tetap kondusif, investasi terus tumbuh, dan manfaat pembangunan dirasakan oleh masyarakat," tegas KSP.
(igo/ara)