Sabtu, 17 Mar 2018 16:23 WIB
Polemik Impor Garam Industri hingga Jokowi Cabut Kewenangan Susi
Halaman 1 dari 6
Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom
Jakarta - Kewenangan merekomendasi impor garam industri kini dipegang Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang garam industri yang sudah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya, kewenangan ini berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dengan kata lain, kewenangan tersebut beralih dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ke Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Nah, sebelum sampai ke tahap itu, sempat terjadi polemik.
Polemik bermula ketika Susi menolak keputusan rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kementerian Koordinator Perekonomian yang menetapkan kebutuhan gula industri 2018 sebesar 3,7 juta ton. Angka 3,7 juta ton itu adalah usulan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Susi menilai angka tersebut terlalu banyak dan melebihi kebutuhan yang semestinya dipenuhi. Orang nomor satu di KKP ini hanya merekomendasi impor garam industri sebanyak 2,17 juta ton. Sedangkan Kemenperin kekeh dengan 3,7 juta ton.
Akhirnya, Kementerian Perdagangan selaku regulator yang menerbitkan izin impor mengambil jalan tengah yakni mengeluarkan izin impor untuk 2,37 juta ton.
Izin impor garam diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan pada awal Januari 2018 untuk kuota 2,37 juta ton. Seiring waktu berjalan, terdapat beberapa perusahaan yang mengalami masa krisis karena tidak mendapat jatah garam industri.
Dengan melihat berbagai kepentingan, Presiden Jokowi akhirnya menandatangani peraturan pemerintah (PP) soal pengalihan hak rekomendasi impor garam industri dari KKP ke Kemenperin. PP tersebut dalam proses pemberian nomor di Kementerian Hukum dan HAM.
Berikut perjalanan polemik impor garam hingga akhirnya Presiden Jokowi memutuskan mencabut kewenangan Susi: (hns/hns)
Dengan kata lain, kewenangan tersebut beralih dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ke Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Nah, sebelum sampai ke tahap itu, sempat terjadi polemik.
Polemik bermula ketika Susi menolak keputusan rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kementerian Koordinator Perekonomian yang menetapkan kebutuhan gula industri 2018 sebesar 3,7 juta ton. Angka 3,7 juta ton itu adalah usulan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Susi menilai angka tersebut terlalu banyak dan melebihi kebutuhan yang semestinya dipenuhi. Orang nomor satu di KKP ini hanya merekomendasi impor garam industri sebanyak 2,17 juta ton. Sedangkan Kemenperin kekeh dengan 3,7 juta ton.
Akhirnya, Kementerian Perdagangan selaku regulator yang menerbitkan izin impor mengambil jalan tengah yakni mengeluarkan izin impor untuk 2,37 juta ton.
Izin impor garam diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan pada awal Januari 2018 untuk kuota 2,37 juta ton. Seiring waktu berjalan, terdapat beberapa perusahaan yang mengalami masa krisis karena tidak mendapat jatah garam industri.
Dengan melihat berbagai kepentingan, Presiden Jokowi akhirnya menandatangani peraturan pemerintah (PP) soal pengalihan hak rekomendasi impor garam industri dari KKP ke Kemenperin. PP tersebut dalam proses pemberian nomor di Kementerian Hukum dan HAM.
Berikut perjalanan polemik impor garam hingga akhirnya Presiden Jokowi memutuskan mencabut kewenangan Susi: (hns/hns)
