.webp)
Rapat koordinasi di bawah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebagai bentuk tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin adanya evaluasi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Hasil evaluasi harus dilaporkan kepada Jokowi akhir Februari tahun ini.
"Kita mau lihat posisi-posisi karena harus dilaporkan ke Pak Presiden. Tadi kita bicara teknis saja," kata Zulfikri di Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2018) siang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita bilang Kamis mau kumpul lagi," ujarnya.
Pinjaman tahap pertama proyek tersebut diperkirakan cair pada Maret 2018 mendatang. Proses pencairan tahap pertama itu sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 6,75 triliun (kurs: Rp 13.500 per dolar).
Sampai saat ini, konstruksi proyek tersebut baru mencapai 10%. Padahal, proyek ini sudah dimulai pembangunannya pada Januari 2016 lalu.
Sebelumnya, nilai proyek ini dihitung sebesar US$ 5,988 miliar. Plt Direktur Utama KCIC Dwi Windarto mengungkapkan kenaikan dari nilai proyek tersebut sebenarnya sudah lama terjadi.
"US$ 5,988 miliar jadi US$ 6,071 miliar sudah lama kok," kata Dwi.
Dwi menambahkan, bertambahnya nilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikarenakan asuransi proyek dan komponen debt service reserve account (DSRA). Kedua komponen tambahan ini mendongkrak nilai proyek sekitar US$ 100 juta.
"Asuransi dan DSRA, debt service reserve account. Jadi reserve account yang harus ditanggung KCIC karena pinjaman," kata Dwi.
Dari nilai proyek tersebut, lanjut Dwi, 75% di antaranya berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dan 25% berasal dari ekuitas perusahaan.
Ekuitas sebesar 25% berasal dari PT PSBI yang memiliki 60% saham di KCIC dan Beijing Yawan konsorsium lima BUMN China yang memiliki 40% saham di KCIC.
"75% CDB 25% dari ekuitas pemegang saham. Pemegang saham KCIC 40% Beijing Yawan dari 5 BUMN China 60% PSBI," tutur Dwi.
Proyek kereta cepat ini nantinya juga akan dilengkapi dengan kawasan transit oriented development (TOD). TOD akan dibangun di tiga titik, antara lain Karawang, Walini, dan Tegalluar.
"Ada tiga, Karawang, Walini, dan Tegalluar," ujarnya.
Nilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali membengkak. Nilai proyek yang sempat disebut bohongan tersebut membengkak dari sebelumnya US$ 5,988 miliar, menjadi US$ 6,071 miliar atau sekitar Rp 81,96 triliun (kurs US$ 1 = Rp 13.500).
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan proyek ini merupakan langkah investasi jangka panjang. Sehingga, memang diperlukan adanya asuransi proyek dan komponen debt service reserve account (DSRA).
"Yang penting adalah selama 50 tahun itu kita mengembalikan itu, bagaimana proyek ini. Tapi kalau menurut saya, kita dalam 30 tahun ke depan, Jawa sudah berubah, jadi kita jangan hanya melihat 5-10 tahun saja, jadi lihat juga 20 -30 tahun ke depan," kata Luhut.
Luhut mengatakan dengan adanya tambahan investasi tersebut maka diharapkan proyek ini bisa berjalan lancar. Terlebih, kata dia, proyek ini juga bisa dikembangkan dan didorong tak hanya sampai ke Bandung, namun bisa ke Surabaya.
"Hanya yang kita ingin angka-angka itu seefisien mungkin sehingga dia butuh feasible untuk dikerjakan, keinginan kita untuk hitung-hitung sampai Kertajati, Yogyakarta, Solo mungkin juga sampai ke Surabaya itu masih kita hitung sampai sekarang," katanya.
Dia juga berharap agar nilai proyek ini sudah pasti dan tidak kembali mengalami kenaikan.
"Kita berharap tidak ada lagi (kenaikan), saya kira cukup oke," tutupnya.
Seperti diketahui, bertambahnya nilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikarenakan asuransi proyek dan komponen DSRA. Kedua komponen tambahan ini mendongkrak nilai proyek sekitar US$ 100 juta.
Dari nilai proyek tersebut, 75% di antaranya berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dan 25% berasal dari ekuitas perusahaan. Ekuitas sebesar 25% berasal dari PT PSBI yang memiliki 60% saham di KCIC dan Beijing Yawan konsorsium lima BUMN China yang memiliki 40% saham di KCIC.
Sejak dilakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pada 21 Januari 2016 yang lalu, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sampai saat ini, konstruksi mega proyek senilai Rp 82 triliun tersebut baru mencapai 10%.
"Konstruksinya kurang lebih 5% sampai 10%. Kalau itu kan tidak bisa dikatakan berapa panjang sudah dilakukan karena variatif karena pekerjaan terowongan," kata Dwi.
Dia mengatakan, perkembangan konstruksi yang saat ini berada di kisaran 5-10% tidak serta merta dapat dikonversi menjadi sekian kilometer (km) lintasan yang sudah terbangun. Pasalnya, proses konstruksi dilakukan dengan membangun terowongan.
Dwi menambahkan, konstruksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dilakukan di Walini dengan pembangunan dua terowongan. Serta di Halim, Jakarta Timur juga dilakukan pembangunan terowongan.
"Sudah konstruksi di Walini ada tunnel (terowongan) Walini, kemudian tunnel 8, kemudian ada tunnel 1 di Halim. Pekerjaan beijing plant kemudian stock yard fabrikasi sudah dilaksanakan lokasi di Cimahi ada Walini ada Padalarang juga ada," tutur Dwi.
Dwi menambahkan, pekerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang menelan dana US$ 6,071 miliar, 25% di antaranya berasal dari ekuitas KCIC dan 75% dari pinjaman China Development Bank (CDB). Pinjaman yang dicairkan pun sejalan dengan ekuitas yang dikeluarkan perusahaan dengan perbandingan 1:3.
"Pendanaan proyek ini 25% ekuitas 65% pinjaman jadi akan proporsional seperti itu," kata Dwi.
Ia mengaku optimistis pinjaman tahap pertama dari CDB sebesar US$ 500 juta bisa cair Maret ini. Pasalnya, persyaratan pembebasan lahan sudah mencapai 54% atau sudah sesuai persyaratan.
"Lahannya sudah 54%," pungkas Dwi.
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan menegaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bakal tetap berjalan seperti yang direncanakan. Meski masih akan terus rapat dengan intens mengenai model bisnis yang akan diterapkan untuk pengoperasiannya nanti, namun Luhut memastikan proyek ini bakal tetap dilanjutkan.
"Kereta cepat tadi kita lagi bicara, buka angka-angkanya supaya kita tahu di mana kelemahannya kita perbaiki. Tapi kita tidak bicara jalan atau tidak jalan. Proyeknya akan tetap jalan, itu saja supaya penting, itu satu," kata Luhut.
Luhut mengatakan, selanjutnya pihak terkait akan kembali rapat membahas kelanjutan mega proyek ini, khususnya mengenai pembebasan lahan.
"Kita lihat, berapa asumsi yang dibuat mengenai tanah, harga tanah, sewa tanah, waktunya dan sebagainya," ujarnya.
Komisaris Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Sahala Lumban Gaol sendiri mengatakan, biaya pembebasan lahan sudah dikalkulasi oleh KCIC.
"Kebetulan harga tanah itu sudah masuk ke dalam feasibilitas study awal. Jadi sudah diprediksi mereka tahu banget Indonesia mengerti, paham mereka. Jadi itu kira kira masih tercover," ujarnya.
Pembebasan lahan kata dia tidak bisa dilakukan sejak awal walaupun dulu trasenya hingga izin pembangunan dari daerah sudah keluar. Namun dia bilang masih ada aturan-aturan lain yang harus diikuti.
"Setelah itu masih ada proses-proses sosialisasi ke masyarakat, kemudian dicek lagi, siapa pemilik tanah, setelah ada daftar nominasi (pemilik tanah), baru dinilai KJPP. Habis dinilai, baru dilakukan musyawarah ke masyarakat. Dan ditentukan harganya menurut ini-ini. Di situ prosesnya ini sekarang. Target kita selesai sih menurut Ibu Dirjen ATR, itu April," ungkapnya.
Untuk itu, Sahala menganggap semua proses yang dijalani saat ini masih wajar. Bahkan menurut dia proses ini termasuk cepat jika diukur sesuai permasalahannya dibandingkan ke negara lainnya.
"Saya bilang proses ini enggak berlarut-larut juga ya. Kalau dibilang orang, project ini cepat loh. Kalau pihak China mengatakan ini cepat, karena melihat di negara-negara lain bagaimana mereka hadapi. Jadi kalau dibilang berlarut-larut, itu tidak. Jadi kita menjalani sesuai proses yang ada kondisinya, kita jalanin semuanya akan kita jalanin," pungkasnya.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah dimulai sejak Januari 2016 lalu juga menemui kendala pada pendanaan. Dana pinjaman yang rencananya didapat dari China Development Bank (CDB) saat ini belum juga cair.
Plt Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwi Windarto mengatakan alotnya pencairan pinjaman dari CDB dikarenakan kendala administrasi. Akan tetapi, mengenai pembebasan lahan sebagai salah satu syarat pencairan pinjaman, ia mengatakan saat ini sudah mencapai 53%.
"Namanya orang cari pinjaman adalah komunikasi, yaitu administrasi tapi dr sisi fisik pengadaan lahan 53%," kata Dwi.
Dwi menambahkan, pencairan tahap pertama sebesar US$ 500 juta sangat mungkin didapatkan KCIC seiring sudah dilakukannya pembebasan lahan. Porsi pinjaman terhadap nilai keseluruhan proyek pun mencapai 75%, sedangkan 25% sisanya berasal dari ekuitas KCIC.
"Pencairan adalah proporsional. Pendanaan proyek ini 25% ekuitas dan 75% pinjaman jadi akan proporsional seperti itu," tutur Dwi.
Dwi menambahkan, ekuitas dari KCIC didapatkan dari PT PSBI yang merupakan konsorsium BUMN yang memiliki 60% saham KCIC dan Beijing Yawan yang merupakan konsorsium lima BUMN China yang memiliki 40% saham di KCIC.
"Pinjaman dikeluarkan proporsional, duit yang sudah dikeluarkan pemegang saham berapa sih," pungkas Dwi.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan akan melakukan moratorium atau penghentian sementara seluruh proyek infrastruktur dengan bentuk struktur melayang. Penghentian sementara ini menyusul terjadinya kecelakaan konstruksi di proyek yang dibangun melayang alias elevated.
Plt Direktur Utama KCIC Dwi Windarto mengatakan, pihaknya masih akan melakukan konstruksi kereta cepat Jakarta Bandung yang sebagian dibangun melayang. Ia menyebutkan sekitar 80 kilometer (km) lintasan kereta dibangun melayang.
"Masih lanjut," kata Dwi.
Pihaknya meyakini pengerjaan konstruksi melayang bisa berjalan aman. Pasalnya, China sudah memiliki pengalaman yang banyak terkait membangun jalan tol di negaranya.
"Dari sisi konstruksi tidak ada keraguan china kan bangun 22.000 km. Mereka 3.000 km per tahun dari sisi konstruksi dengan pengalaman yang sudah 22.000 terbangun di China tuh," tutur Dwi.
Komisaris Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Sahala Lumban Gaol menambahkan pembangunan masih akan terus dilakukan.
"Itu nggak ada urusan dengan kita, kita jalan. Nggak ada proyek yang terbengkalai semua jalan," kata Sahala.
Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG) rencananya diperpanjang hingga Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati. Rencana ini pun masih dikaji pemerintah.
Komisaris Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Sahala Lumban Gaol, menjelaskan perpanjangan lintasan hingga Kertajati, Jawa Barat. Bahkan, proyek ini juga dimungkinkan lintasan awalnya dari Halim di Jakarta Timur menjadi dari Bandara Soekarno Hatta di Tangerang.
"Gini masalah perpanjangan ke Kertajati dari KCIC welcome-welcome saja tapi itu cukup panjang. Kemudian dari Halim ke Bandara Soetta sangat bagus jadi itu dia. Jadi project ini sebetulnya projectnya kelihatannya gitu. Kalau sampai Kertajati sih saya rasa oke ya," kata Sahala.
Sahala mengatakan saat ini pembangunan difokuskan pada trase yang sudah ditetapkan. Perpanjangan lintasan dimungkinkan untuk dilakukan di masa mendatang.
"Dibangun dari Halim ke Soetta kemudian dari Tegalluar ke Kertajati. Tapi gini lah kita selesaikan saja dulu inilah sebagai tahap pertama nanti kita bangun di sana," kata Sahala.
"142 kilometer ini selesai jalan nanti juga siapkan langsung sambung dulu ke Soetta dan selesaikan serentak langsung ke Kertajati mungkin saja," tambahnya.
Perpanjangan lintasan kereta cepat ini juga nantinya akan menelan tambahan investasi yang tidak sedikit. Saat ini saja, investasi kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai US$ 6,071 miliar.
"Tapi kalau kita hitung-hitung kalau dari Tegalluar ke Kertajati 60 km kali ya. Kemudian tambahan ini dari Halim ke sini sekitar 20 km gitu jadi 80 km. Ya it's a big money juga," tutur Sahala.
