Sisa 1 Bulan, Serapan Anggaran Kementerian PUPR Masih 72%

Sisa 1 Bulan, Serapan Anggaran Kementerian PUPR Masih 72%

Anisa Indraini - detikFinance
Senin, 16 Nov 2020 15:59 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendatangi gedung DPR RI. Ia menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono/Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membeberkan realisasi penyerapan anggaran per 14 November 2020 sebesar Rp 64,066 triliun. Jumlah tersebut sekitar 72,94% dari keseluruhan pagu anggaran tahun 2020 yang sebesar Rp 87,83 triliun.

"Untuk realisasi keuangan 2020 dari Rp 87,83 triliun pada tanggal 14 November 2020 pukul 16.00 WIB terserap keuangan Rp 64,066 triliun atau sebesar 72,94%," kata Basuki saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2020).

Lebih rinci dijelaskan, untuk realisasi fisik per 14 November mencapai 74,79%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi tersebut dinilai jauh lebih tinggi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini lebih besar dari 2019 karena pada 2019 lalu serapan anggaran hingga pertengahan November 2019 sebesar 58,61% untuk sisi keuangan dan dari sisi fisik sebesar 65,32%," ucapnya.

Basuki menyebut pada 2020, anggaran Kementerian PUPR telah mengalami berbagai perubahan. Mulanya Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 120 triliun, namun jumlah tersebut mengalami realokasi dan refocusing untuk penanganan pandemi COVID-19 sekitar Rp 44 triliun menjadi Rp 75,63 triliun.

ADVERTISEMENT

Namun, anggaran kembali bertambah didorong peluncuran pinjaman hibah luar negeri (PHLN) dan percepatan surat berharga syariah negara (SBSN) senilai Rp 10,47 triliun. Serta bertambah untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp 1,73 triliun yang mencakup proyek prioritas nasional, food estate, dan kawasan industri.

"Sehingga total anggaran PUPR 2020 ini menjadi Rp 87,83 triliun," jelasnya.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Hal itu dikritisi oleh anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Bambang Suryadi. Menurutnya, tidak mungkin sampai akhir tahun Kementerian PUPR akan menyerap anggaran 100%. Dia pun menanyakan apa solusi terkait masalah tersebut.

"Kurang lebih satu bulan lagi kira-kira sampai tutup anggaran 2020 ini target bapak baik fisik maupun uangnya, kalau 100% sudah nggak mungkin kayaknya terutama fisiknya. Kalau penyerapannya hanya maksimal sampai 80-an itu kendalanya apa? Kalau proyek yang single-single ini solusinya seperti apa?," tanyanya.

Kembali ke Basuki, dia mengatakan hingga akhir tahun hanya mampu menyerap anggaran mencapai 97,58% atau senilai Rp 85,38 triliun. Dengan demikian, bakal ada sisa anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 2,15 triliun.

Di sisa akhir tahun ini, dia menyatakan akan terus mendorong percepatan penyerapan anggaran salah satunya dengan cara menggeser dan menyisir anggaran untuk proyek-proyek yang pelaksanaannya dinilai lambat.

"Disisir satu per satu yang lambat, dikurangi pindah ke yang butuh anggaran karena progres lebih cepat, ini butuh revisi DIPA (daftar isian pelaksana anggaran) yang cepat. Kemudian mempercepat belanja COVID-19, serta memastikan pelaksanaan program padat karya sesuai sasaran," tandasnya.



Simak Video "Sri Mulyani Sebut Capaian APBN 2020 Masih Oke"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads