.webp)
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp 422,7 triliun pada tahun depan. Dari Rp 422,7 triliun sebanyak Rp 93,9 triliun untuk pembiayaan, yang salah satunya adalah penyertaan modal negara (PMN) BUMN.
PMN ini terutama untuk perusahaan pelat merah yang mengalami masalah keuangan.
"Kita juga di dalam anggaran infrastruktur ini adalah yang disebut pembiayaan atau below the line terutama untuk pembelian lahan dan untuk PMN kepada BUMN-BUMN yang mengalami kesulitan sesudah mereka akan dilakukan restrukturisasi. Kita mencadangkan PMN agar BUMN-BUMN itu bisa menjadi sehat kembali," terang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Rabu (16/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PMN ini terutama untuk BUMN konstruksi. Sehingga, PMN ini bisa mendukung penyehatan dan restrukturisasi perusahaan pelat merah tersebut.
"Ini adalah salah satu komitmen dengan Pak Menteri BUMN, Pak Basuki terutama untuk BUMN konstruksi dan kami mendukungnya melalui cadangan PMN di dalam mendukung penyehatan dan restrukturisasi mereka," terang Sri Mulyani..
Selain untuk PMN, anggaran infrastruktur tersebut juga untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 213,7 triliun yang meliputi pelaksanaan Inpres jalan daerah, pembangunan IKN, renovasi stadion, dan sarpras pendidikan dan kesehatan.
Kemudian belanja non K/L sebesar Rp 20,3 triliun yang mencakup infrastruktur daerah, DOB dan dukungan KPBU. Berikutnya, TKD sebesar Rp 94,8 triliun antara lain untuk DAK fisik infrastruktur dan DAU pekerjaan umum.
Simak juga Video 'Jokowi: International Trust-Jalan Tol Tak Bisa Dimakan, Ya Memang':
(acd/hns)
