Penutupan akses jalan di atas Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, Jawa Timur sejak 1 Agustus 2026 menuai protes warga. Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji, didampingi Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hamka B. Kady, menerima audiensi Direktur Utama Perum Jasa Tirta I Fahmi Hidayat soal hal ini.
Perum Jasa Tirta I sebelumnya memberlakukan pembatasan akses lalu lintas di atas Puncak Bendungan Lahor yang menghubungkan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar sebagai langkah mitigasi dan perlindungan terhadap bendungan yang berstatus Objek Vital Nasional. Kebijakan ini memicu keluhan warga karena dinilai menghambat aktivitas dan mengganggu roda perekonomian di dua wilayah tersebut.
Sarmuji menerima langsung aspirasi warga saat kunjungan ke Blitar pada 31 Juli 2026 dan berjanji menindaklanjutinya kepada Perum Jasa Tirta I selaku pengelola bendungan.
"Kalau bukan karena pertimbangan keamanan atau keselamatan, sesuai surat yang saya kirimkan, mohon dibuka tetapi dengan skema limitasi waktu yang ada. Kalau ditutup total akan menimbulkan kemacetan di jalan utama dan mengganggu perekonomian. Kita harus cari opsi lain agar masyarakat tidak terlalu terdampak besar," kata Sarmuji dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).
Sarmuji menegaskan, meski aspirasi warga penting diperhatikan, aspek keselamatan tidak bisa dikesampingkan. "Kami bersepakat bahwa keselamatan dan keamanan penting, karena jika tidak, khawatir justru akan menjadi masalah besar di kemudian hari," ujar Sarmuji.
(hal/ara)