BPJS Kesehatan sempat jadi trending topic di Twitter. Hal ini bermula cuitan akun yang menyebut BPJS Kesehatan 'unfaedah' alias tidak berguna.
Akun tersebut menyatakan banyak masyarakat enggan membayar iuran BPJS Kesehatan karena dinilai tidak berguna. Akun tersebut juga bicara soal dugaan korupsi pada pengelolaan dana BPJS Kesehatan.
Iuran BPJS Kesehatan dari masyarakat disebut-sebut diinvestasikan ke instrumen abal-abal. Di akhir cuitannya, akun tersebut menyisipkan tagar #CabutAturanBPJS.
"Kenapa masyarakat enggan membayar BPJS? Karena unfaedah. Dan dana masyarakat yang terhimpun di BPJS Kes. juga di korupsi dengan alibi investasi padahal abal abal. Duit duit rakyat itu dikemanakan? Tidak bisa mengelola atau memang sengaja dimanfaatkan? #CabutAturanBPJS," tulis akun @Ki**********01, dikutip detikcom, Jumat (25/2/2022).
Cuitan soal BPJS Kesehatan diposting sejak 23 Februari yang lalu. Ribuan orang pun ikut memperbincangkan cuitan soal BPJS Kesehatan unfaedah.
BPJS Kesehatan Buka Suara
BPJS Kesehatan langsung buka suara karena disebut tidak berguna alias unfaedah. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan jika saat ini BPJS Kesehatan sudah disurvei oleh lembaga independen. Menurutnya, tingkat kepuasan pengguna BPJS Kesehatan telah meningkat menjadi 80%.
Ghufron menilai kemungkinan orang yang menyebut layanan lembaga yang dipimpinnya itu unfaedah adalah orang yang belum pernah mendapatkan layanan BPJS Kesehatan.
"Tingkat kepuasan melonjak tajam lebih dari 80%, artinya di antara 10 ada 8 yang puas. Mungkin yang bersangkutan belum memanfaatkan atau belum sakit atau belum masuk yang 2 orang di ntara 10 tadi," kata Ghufron kepada detikcom.
Dia memamerkan saat ini BPJS Kesehatan baru saja mendapatkan penghargaan Good Practice Award atau penghargaan terbaik di Asia Pacific oleh ISSA.
"Kami terus berusaha memperbaiki, bisa disampaikan mana yang masalah. Jika memang belum memanfaatkan karena sehat, berarti yang bersangkutan sebagai warga negara yang baik ikut gotong royong membantu yang sakit," jelas Ghufron.
Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf menambahkan program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan ini merupakan program strategis nasional untuk memastikan seluruh penduduk dapat mengakses layanan.
"Sebagai badan hukum publik, kami selalu diaudit rutin dan tuduhan aksi korupsi berkedok investasi sangat tidak berdasar dan absurd," ungkap Iqbal kepada detikcom.
Menurut Iqbal iuran BPJS Kesehatan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pelayanan peserta. Iqbal menyebutkan saat ini kondisi keuangan BPJS Kesehatan jauh lebih baik dibandingkan 2019. Dia menyebut ini adalah bukti jika pemerintah sangat serius untuk memastikan jaminan kesehatan nasional, bisa berjalan dengan mutu yang terus ditingkatkan.
Netizen ungkap manfaat BPJS Kesehatan. Cek halaman berikutnya.
(hal/ara)