Sofyan Djalil Buka-bukaan Pegawai BPN Masuk Bui, Ini Penyebabnya

Soraya Novika - detikFinance
Rabu, 24 Mar 2021 08:30 WIB
Menteri ATR Sofyan Djalil
Foto: Menteri ATR Sofyan Djalil - Dok Humas Kementerian ATR
Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Sofyan Djalil buka-bukaan ada anak buahnya masuk bui terjerat sengketa lahan. Padahal, menurut Sofyan apa yang dikerjakan anak buahnya itu sudah sesuai dengan tupoksinya.

Akan tetapi, tiba-tiba ada ketentuan dari Kementerian Kehutanan kala itu yang membuat tanah yang sudah diserahkan pemerintah kepada masyarakat berubah statusnya menjadi hutan lindung. Hal itu akhirnya membuat anak buah Sofyan ikut disalahkan dan malah menjadi korban.

"Banyak orang BPN masuk penjara gara-gara mengukur yang dari dulu selama ini (tanah) rakyat tapi tiba-tiba batas hutan berubah, masuk penjara," ujar Sofyan dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Selasa (23/3/2021).

Ia mencontohkan satu kasus yang menimpa anak buahnya. Ada staf BPN yang saat usianya sekitar 28 tahun bertugas mengukur lahan di Hutan Sekaroh, NTB yang kemudian disertifikasi untuk masyarakat. Entah, bagaimana prosesnya, hutan itu kemudian ditetapkan sebagai hutan lindung.

"Akhirnya, dia ini mengukur itu waktu umur 28 tahun, waktu mau dibawa ke penjara sudah hampir pensiun, saya masuk saya bilang batalkan, batalkan, tapi sudah ditangkap, bahannya sudah menjadi bahan sitaan alat bukti, kami tidak bisa batalkan lagi, dihukum penjara pak, tapi kemudian karena apa mensertifikatkan kawasan hutan," ungkapnya.

Namun, akhirnya masyarakat yang menerima sertifikat tanah tadi menggugat ke pengadilan dan gugatannya dimenangkan oleh hakim. Artinya, staf BPN tadi tidak bersalah. Namun, berdasarkan UU Tipikor, setiap pegawai negeri sipil sebulan saja masuk penjara tetap harus dipecat. Sofyan Djalil pun tak tinggal diam, dia langsung memperjuangkan hak pegawainya tadi.

"Saya datang ke ketua MA saya perjuangkan masalah ini, saya bicarakan, ini orang tidak salah, saya lapor ke presiden, ini orang tidak bersalah, saya pergi ke BKN, akhirnya Alhamdulillah saya bikin diskresi, saya tidak pecat, BKN menerima, kemudian diberikan hak pensiun, tapi dia sudah memberikan waktu 4 tahun dalam penjara melakukan yang benar karena sedemikiannya benar," paparnya.

Nah, kehadiran UU Cipta Kerja menurut Sofyan diharapkan bisa mencegah masalah-masalah serupa muncul lagi ke permukaan.

"Sekarang dengan UU Cipta Kerja masalah itu sudah dibuka, sekarang PP sudah keluar, Menteri Kehutanan bisa kemudian melepaskan kawasan hutan yang secara de facto bukan lagi kawasan hutan, yang sudah diterima masyarakat, sudah kampung. Itu Palangka Raya pak sebagian besar adalah kawasan hutan, kota Palangka Raya," tuturnya.

Simak juga 'Ada Polemik, Pemberlakuan Sertifikat Tanah Elektronik Ditunda!':

[Gambas:Video 20detik]



(ara/ara)

Tag Terpopuler