Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pada 2045 diprediksi akan ada 220 juta penduduk RI yang tinggal di wilayah perkotaan atau sekitar 70% dari total populasi. Tren urbanisasi ini meningkat dari angka 56% yang ada saat ini.
"Pada 2045 sebanyak 220 juta penduduk RI akan tinggal di daerah perkotaan atau meningkat dari 56% jadi 70% dari total populasi," katanya saat membuka acara Indonesia Housing Forum secara virtual, Kamis (14/10/2021).
Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk bisa tetap menjaga keseimbangan wilayah dengan adanya urbanisasi. Baik dari segi permukiman perumahan termasuk menjaga daerah produktif seperti pertanian dan irigasi agar tak tergusur dengan adanya pembangunan.
"Perjalanan kota membutuhkan solusi peningkatan perumahan di wilayah perkotaan tanpa merusak kawasan pedesaan termasuk daerah produktif pertanian atau irigasi. Namun kita semua yakin urbanisasi ini ke depan tidak lagi dipandang sebagai beban tapi juga peluang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dapat direncanakan dengan baik, diurus dengan regulasi yang jelas dan disediakan anggaran yang cukup," sambung Basuki.
Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Bappenas Tri Dewi Virgiyanti menambahkan, pada 2020 jumlah penduduk di perkotaan sudah 50% dan tahun ini sudah 56%. Menurutnya, Indonesia kini bisa disebut sebagai negara urban, bukan lagi agraris
"Jadi bukan lagi negara agraris, tapi sudah menjadi negara urban. Sudah lebih dari 50% tinggal di kota meskipun daerah urban. Fungsinya sudah berubah, trennya akan terus meningkat sampai 70% di 2045 dan tren penduduk pedesaan akan terus menurun ke 30% proporsinya," kata Virgi, sapaan akrabnya.
Dia juga memperkirakan, masyarakat Jawa akan menjadi salah satu populasi terbanyak yang tinggal di kota yaitu sebesar 90% dari total populasi di Jawa. Wilayah Kalimantan pun sudah mulai memasuki pertengahan urbanisasi.
"Bahkan Jawa sudah 70% dan akan naik hingga 90%. Jadi bebannya cukup besar untuk perkotaan, tentu saja perumahan pemukiman perlu dipikirkan dari sekarang," ujarnya.
Bappenas menargetkan akan membangun 1 juta public housing yang merupakan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Di sisi lain, KemenPUPR juga terus memberikan subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Dalam rencana pembangunan perumahan nasional 2020-2024 pemerintah telah menargetkan peningkatan rumah tangga yang menempati rumah layak, yang semula 56% jadi 70% atau equivalent dengan 11 juta rumah tangga," pungkas Basuki.
(eds/eds)