Simpang-siur Data Pangan, Pemerintah Bisa Kehilangan Kepercayaan

Kalau saya lihat justru dengan silang pendapat antar institusi itu malah bisa menimbulkan "distrust" ketidak percayaan. Antara Menteri Prdagangan dan Menteri Pertanian dan Badan Pusat Statistik tidak sinkron, terutama soal data. Yang satu bilang kurang yang lain bilang sudah surplus, bahkan Bulog menyatakan stok cukup. Dalam rapat Koordinasi terbatas di duga stok Bulog hanya 700.000 ton, dianggap tidak aman karena dibawah 1 juta ton, sehingga perlu impor. Bulog menyatakan tidak perlu impor karena ada stok sekitar 1,2 juta ton.

Departemen Pertanian bilang produksi surplus, pada bulan Juni akan panen 1,7 juta hektar lahan, padahal pada bulan-bulan biasa hanya 1,2 atau 1,3 juta hektar. Silang pendapat antar pemegang otoritas semacam ini justru menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Bayangkan Bulog bisa menolak untuk impor beras, padahan putusan impor itu hasil Rapat Koordinasi dibawah Menko Perekonomian, bahkan telah pula disampaikan dalam sidang Kabinet. Bulog kan institusi jauh dibawah itu, dan pelaksana dari kebijakan pemerintah. Tetapi bisa membantah.

Menurut saya untuk memelihara kepercayaan masyarakat harus ada koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kewenangan organ-organ pemerintah. Didalam rapat-rapat internal bolehlah berbeda pendapat keras-kerasan sekalipun. Tetapi ketika keluar dan menghadapi publik harusnyalah satu suara dan ada harmonisasi. Hal ini sangat penting terutama dalam situasi ekonomi yang sedang sulit saat ini. Kepercayaan masyarakat harus di bangun dan di jaga supaya tidak terjadi eforia negatif. Kalau pengumuman pemerintah sudah tidak dipercaya, maka masyarakat akan berjalan dengan logikanya sendiri, dan bisa fatal bagi perekonomian. Jangan sampai nanti pemerintah bilang dolar akan turun, tetapi malah dipahami rakyat dolar akan naik. Ini berbahaya.