Pengusaha Buka-bukaan Soal Usulan Stimulus Modal Kerja Rp 300 T

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani membeberkan usulan ke pemerintah untuk stimulus modal kerja bagi dunia usaha. Rosan mengungkapkan, dari hasil diskusi berbagai asosiasi pengusaha pada pekan lalu mengusulkan stimulus modal kerja untuk korporasi hingga 6 bulan ke depan yang dibutuhkan mencapai Rp 300 triliun.

Asosiasi pengusaha yang mengusulkan modal kerja tersebut antara lain Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan sebagainya.

"Untuk modal kerjanya kami mendapatkan masukan dari asosiasi-asosiasi yang Sabtu kemarin kita bicara. Mereka memberikan gambarannya untuk 6 bulan ini di level Rp 300 triliun," kata Rosan kepada detikcom, Sabtu (6/6/2020).

Selain untuk korporasi, para pengusaha juga mengusulkan modal kerja yang dibutuhkan untuk menyelamatkan UMKM dari gempuran virus Corona (COVID-19) mencapai Rp 100 triliun.

Saat ini, pemerintah sudah menggelontorkan stimulus dalam bentuk restrukturisasi kredit bagi UMKM dan korporasi. Namun, menurut Rosan jika restrukturisasi kredit sudah dilaksanakan tanpa adanya modal kerja, maka kinerja dunia usaha tak akan kembali optimal.

"Modal kerja baik untuk UMKM dan juga untuk korporasi. Karena kalau hanya direstruktur saja tapi tidak ada modal kerjanya ya nggak optimal juga," paparnya.

Menurut Rosan, pemerintah sudah punya kemampuan untuk menggelontorkan stimulus modal kerja tersebut karena dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1/2020, Bank Indonesia (BI) sudah bisa membeli surat utang pemerintah di pasar lelang. Pembelian surat utang pemerintah tersebut merupakan langkah quantitative easing (QE), sehingga pemerintah bisa menginjeksi likuiditas ke perbankan dari hasil yang sudah dibeli BI.

"Dananya ini memang kan dari Menteri Keuangan, mereka penempatan ke perbankan yang dananya memang dari BI. Kan BI sudah bisa beli Surat Utang Negara (SUN). Jadi sudah bisa sebetulnya," jelas Rosan.

Berlanjut di halaman berikutnya.