.webp)
Saat ini, DJKN Kementerian Keuangan melakukan transformasi pengelolaan piutang negara melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.06?2020 tentang pengelolaan piutang negara pada K/L, BUN, dan pengurusan sederhana oleh PUPN.
Melalui beleid ini, DJKN memberikan kewenangan kepada K/L untuk mengelola piutang negara yang besarannya di bawah Rp 8 juta, tidak memiliki barang jaminan, tidak ada dokumen yang membuktikan adanya dan besarannya piutang, piutang yang sengketa di Pengadilan Negeri, dan piutan yang dikembalikan atau ditolak oleh PUPN.
Adapun beberapa terobosan yang dapat diupayakan K/L terkait dengan penagihan piutang negara, antara lain restrukturisasi, kerjasama penagihan, parate eksekusi, crash program, gugatan ke Pengadilan Negeri, dan penghentian layanan. Seluruh upaya ini akan didampingi oleh Kementerian Keuangan dan DJKN dengan dukungan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepala K/L, serta rekonsiliasi data secara rutin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
DJKN berharap dengan diterbitkannya PMK 163/2020 bisa meningkatkan kinerja PUPN dalam mengurus piutang negara yang memiliki jumlah signifikan, dengan memaksimalkan berbagai upaya dalam pendekatan eksekusi ataupun non eksekusi yang menjadi tugas dan kewenangan PUPN.
(hek/ara)
