BUMN Baru Kantongi Suntikan Modal Negara Rp 41,31 T, Minta Lagi Rp 7,88 T

ADVERTISEMENT

BUMN Baru Kantongi Suntikan Modal Negara Rp 41,31 T, Minta Lagi Rp 7,88 T

Anisa Indraini - detikFinance
Jumat, 09 Sep 2022 06:30 WIB
BUMN percetakan uang, Perum Peruri dibanjiri pesanan cetak uang dari Bank Indonesia (BI). Pihak Peruri mengaku sangat kewalahan untuk memenuhi pesanan uang dari BI yang mencapai miliaran lembar. Seorang petugas tampak merapihkan tumpukan uang di cash center Bank Negara Indonesia Pusat, kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (21/10/2013). (FOTO: Rachman Haryanto/detikFoto)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan tambahan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk 6 perusahaan pelat merah di 2023 sebesar Rp 7,88 triliun. Hal ini untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan dukungan keberlangsungan BUMN.

"Jadi izin kalau Komisi VI berkenan bisa tetap mendorong ini dengan argumentatif bahwa pajak, PNBP dan dividen kami terus meningkat. Kita berharap antara dividen dan PMN itu nanti seimbang di 2024. Mohon kalau dari Komisi VI berkenan membantu tambahan Rp 7,88 triliun," kata Erick dalam rapat kerja di Komisi VI DPR RI, Kamis (8/9/2022).

Erick menjelaskan pada dasarnya dia membutuhkan tambahan modal Rp 13,78 triliun untuk PT Hutama Karya (Persero), Holding Pariwisata InJourney, IFG, PT KAI (Persero), PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), dan Holding Pangan ID FOOD.

Salah satu jalan keluarnya ada cadangan investasi sebesar Rp 5,70 triliun yang harapannya bisa untuk BUMN sebagai tambahan PMN.

"Jadi total yang kemarin disetujui Rp 41,31 triliun (dari Rp 67,82 triliun). Kami sedang mendorong dan sepertinya ada jalan keluar, ada cadangan investasi yang akan diberikan senilai Rp 5,7 triliun, jadi totalnya Rp 47 triliun. Rp 5,7 triliun ini terus terang kita belum mendapatkan detail penggunaannya untuk apa saja, tapi bisa juga untuk keperluan tadi," tuturnya.

Erick pun memaparkan nominal dan peruntukkan tiap BUMN. Pertama untuk Hutama Karya membutuhkan tambahan Rp 1,66 triliun untuk penugasan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS), sehingga BUMN karya tersebut bisa diberikan PMN Rp 30,56 triliun.

Lalu IFG sebesar Rp 6 triliun untuk penugasan KUR yang dijalankan Askrindo dan Jamkrindo, Reasuransi untuk penguatan kapasitas bisnis perusahaan Rp 3 triliun, dan InJourney untuk pengembangan 5 destinasi wisata diajukan tambahan Rp 1,4 triliun sehingga menjadi Rp 7,50 triliun.

Kemudian KAI untuk pemenuhan setoran modal porsi Indonesia dalam pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) diusulkan tambahan PMN sebesar Rp 1 triliun sehingga menjadi Rp 4,10 triliun.

Terakhir tambahan anggaran PMN untuk ID FOOD sebesar Rp 520 miliar, sehingga usulan total PMN menjadi Rp 2 triliun yang penggunaannya untuk penugasan memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha untuk ketahanan pangan.

PMN yang sudah pasti disetujui sesuai usulan baru untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp 10 triliun di mana penggunaannya untuk penugasan jaringan listrik dan program listrik desa.

Sementara PMN untuk Defend ID yang diusulkan Rp 3 triliun baru disetujui Rp 1,75 triliun. PMN ini rencananya akan digunakan untuk penugasan pengembangan fasilitas dan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal dan amunisi.

"Sekarang Defend ID mendapat banyak alokasi order baik dari Kemenhan maupun dari kementerian lain termasuk beberapa pesawat terbang yang diorder, bahkan ada order dari luar negeri sebenarnya dari UAE. Tentu dalam kita menerima order kan kita perlu menjaga cashflow, nah ini memang yang kemarin baru dikasih Rp 1,75 triliun," jelasnya.

Kemudian AirNav dari usulan Rp 790 miliar baru disetujui Rp 660 miliar. "Ini untuk perbaharuan alat apalagi kita sudah ada kerja sama regional dengan Singapura, tidak mungkin kita tidak memperbaiki sistem dari radar kita secara menyeluruh," tambahnya.



Simak Video "PLN Butuh Duit Rp 15 T Capai 100% Rasio Elektrifikasi Desa"
[Gambas:Video 20detik]
(aid/zlf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT