Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi hybrid working demi mengatasi polusi di Jabodetabek. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas yang berlangsung hari ini.
Terkait ini, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin, Sarman Simanjorang buka suara. Ia meminta pengusaha dilibatkan kalau pemerintah mengeluarkan regulasi terkait kebijakan hybrid working.
"Kami juga kalau pemerintah buat regulasi, kami berharap ada keterlibatan dunia usaha supaya kita sama-sama menyusun, karena ini adalah langkah alternatif yang perlu dilakukan saat ini," katanya kepada detikcom, Senin (14/8/2023).
Menurutnya untuk menerapkan opsi hybrid working, termasuk Work From Home (WFH), perlu ada regulasi dari pemerintah. Dengan begitu pengusaha bisa memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan WFH.
Batasan terkait sektor mana saja yang bisa menerapkan WFH juga perlu diperhatikan. Apalagi Sarman menyebut tidak semua bidang pekerjaan bisa menerapkan WFH karena harus bertemu fisik dengan pelanggan.
"Karena kalau kita lihat perusahaan ada yang harus masuk kantor, karena berurusan dengan customer misalnya yang harus ketemu fisik. Kemudian pelayanan pelayanan customer service misalnya. Dan juga mungkin seperti hotel restoran, kafe, UMKM misalnya, pedagang ritel, ini kan mau tidak mau berhadapan dengan customer atau konsumen," bebernya.
Yang jelas, Sarman menyebut memahami kekhawatiran Jokowi akan kondisi udara yang akhir-akhir ini menjadi sorotan. Tetapi tetap diperlukan regulasi supaya pengusaha bisa menjalankan aturan tanpa ada kecemburuan di kalangan karyawan.
Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik
(ily/hns)