Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Kamboja menyambut baik rencana Indonesia untuk mengimpor beras 250 ribu ton setahun. Hal ini dikatakan usai melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet, Senin (4/9) lalu.
"Hari ini saya ingin menyampaikan tiga hal, yang pertama terkait kerja sama ketahanan pangan, saya mengapresiasi sambutan Kamboja terkait keinginan Indonesia untuk mengimpor beras dari Kamboja sekitar 250 ribu ton beras per tahun," ungkap Jokowi dalam keterangannya.
Menjawab apakah impor tersebut sudah pasti akan dilakukan, Badan Pangan Nasional menerangkan hal itu baru langkah penjajakan. Karena menurut Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan impor beras harus melakukan proses yang cukup panjang.
Badan Pangan Nasional merupakan badan yang memiliki tugas untuk menugaskan Perum Bulog dalam menyerap dan mendistribusikan beras. Penugasan ini juga berdasarkan perintah dari Jokowi.
"Masih dijajaki. Kan gini, importasi nggak langsung. Jadi MoU bagian pertama biasanya G to G (Government to Government), setelah itu akan diikuti B to B (Business to Business)-nya, itu nanti produk spesifikasi, ketersediaan mereka, mereka menyanggupi 250.000 ton satu tahun, tapi kan di sini kita perlu karantina, perlu produk spesifikasi, perlu port mana yang akan dituju, berapa," ujarnya ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2023).
Selain itu, dokumen dalam penjajakan juga harus lengkap, bukan hanya pasokan beras tetapi infrastruktur untuk karantina hingga kecukupan kapasitas kapal.
"Apakah dia punya draft dari dermaga dia cukup untuk kapasitas berapa lebih teknis, sehingga kita nggak bisa bilang, begitu disetujui belum tentu selesai dalam satu dua minggu. Karena kan shipment-nya, kapasitas kapal, misalnya kalau Vietnam sudah bisa ngirim 50.000 kalau ini belum tentu 10.000 cukup nggak kapalnya, port-nya di mana harus dilihat," tuturnya.
Selain pasokan dan infrastruktur, yang tak kalah penting terkait harga. Menurut Arief, harga juga harus disesuaikan dengan aturan dan kemampuan dari negara dalam hal ini penugasan impor kepada Perum Bulog.
"Kita makanya penjajakan, artinya apabila infrastruktur cukup, harganya cocok, kan ini ada harganya nih kalau harganya di atas Thailand dan Vietnam, mau beli nggak? Ini kan perlu kesesuaian di Bulog kan ada mekanisme bidding, artinya akan cari harga yang terbaik dengan spec yang telah ditentukan," pungkasnya.
Simak juga 'Bahas Kenaikan Harga, Zulhas Pastikan Stok Beras Pemerintah Aman':
(ada/ara)