SKK Migas bersama Kementerian Keuangan meluncurkan Upstream Oil and Gas Integrated Information System hari ini. Adapun peluncuran ini dilakukan dalam kegiatan International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2022 (IOG 2022) di Nusa Dua, Bali.
Kepala SKK Migas Dwi Sucipto menyampaikan peluncuran sistem informasi ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tentang Sistem Informasi Terintegrasi dari Kegiatan Usaha Hulu Migas yang ditandatangani pada (8/3).
Adapun sistem ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi dalam pemanfaatan, pengelolaan, pembangunan dan pengembangan sistem atas data, serta informasi mengenai penerimaan negara, pengeluaran negara, pemberian fasilitas, pengujian kepatuhan kewajiban perpajakan, hingga barang milik negara (BMN) dari kegiatan usaha hulu migas.
"Atas nama industri hulu migas, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang telah terjadi antara Kementerian Keuangan dan SKK Migas, yang telah berkolaborasi mewujudkan sistem informasi terintegrasi dan pertukaran data terkait hulu migas antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan SKK Migas," ujarnya dalam acara IOG 2022, Rabu (23/11/2022).
"(Peluncuran) ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan SKK Migas di bidang sistem informasi dan pertukaran data yang ditandatangani 8 Maret 2022, sebagai komitmen industri Migas Indonesia dalam sinkronisasi dan transparansi data, serta informasi hulu migas sejalan dengan implementasi program digitalisasi," imbuhnya.
Dwi berharap hadirnya Upstream Oil and Gas Integrated Information System dapat meningkatkan kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan SKK Migas. "Kami berharap kolaborasi yang telah tercipta dengan baik antara Kementerian Keuangan, dan seluruh stakeholders bisa kita tingkatkan dan implementasikan secara lebih progresif," ungkapnya.
Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI) Kementerian Keuangan Sudarto menyampaikan pihaknya turut mendukung pelayanan bagi kegiatan sektor migas. Ia menyebut i sistem akan mendorong pelayanan di sektor migas, baik dari sisi administrasi maupun pengelolaan BMN.
"Dengan terbangunnya sistem informasi integrasi ini, kami dari Kementerian Keuangan bersama SKK Migas akan lebih mudah lagi dalam memberikan layanan, termasuk untuk joint audit, kemudian juga pengelolaan BMN dan lainnya," paparnya.
"Di sisi administrasi, kami juga terus berusaha untuk memudahkan pelayanan yang diberikan bersama stakeholder," paparnya.
Sementara itu, Sri Mulyani, dalam keynote speech-nya, menyampaikan pihaknya akan terus berupaya mendorong kegiatan hulu migas. Terlebih saat ini, dunia tengah dihadapi dengan persoalan geopolitik yang menyebabkan krisis pangan dan energi.
Dalam menghadapi tantangan ini, Sri Mulyani menyampaikan Indonesia perlu melakukan beberapa pembenahan terkait produksi minyak di industri hulu. Salah satunya melalui revitalisasi kebijakan.
"Sebagian besar produksi minyak Indonesia sebenarnya berasal dari lapangan yang relatif sudah tua. Dan karena itu kita perlu merevitalisasi kebijakan agar kita mampu menciptakan iklim investasi yang tepat bagi industri hulu sekaligus tetap berkomitmen pada mekanisme transaksi energi kita," katanya.
"Kami akan terus menggunakan kebijakan fiskal agar kami dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara kebutuhan Indonesia akan ketahanan dan kepastian energi, sekaligus mewujudkan komitmen transisi energi kami yang kredibel. Kebijakan fiskal kita, baik dalam bentuk instrumen pajak seperti V80, maupun pajak langsung, seperti pajak penghasilan, dan juga melalui kebijakan kepabeanan kita, akan dapat memberikan kerangka kebijakan yang tepat untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, menghasilkan bauran energi yang tepat di Indonesia, baik bahan bakar fosil maupun bahan bakar non-fosil, namun tetap konsisten dengan transisi energi kita," tutupnya.
Simak Video "Pembukaan 3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2022"
(ncm/ega)