OJK Harus TuntaskanOJK selaku regulator seharusnya bisa dengan cepat mendeteksi kejanggalan yang terjadi pada industri keuangan yang diawasi.
Pengamat Asuransi Irvan Raharjo menjelaskan saat ini OJK sebagai lembaga independen seharusnya melakukan
affirmative action sesuai fungsi di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Terutama kepada pemegang polis nasabah individual golongan pendapatan kecil.
"OJK gagal melakukan pengawasan baik di bidang perbankan maupun non bank seperti kasus Jiwasraya ini. Dalam kasus Jiwasraya OJK lambat dan terlambat bersikap
business as usual tidak ada
sense of urgency," kata Irvan saat dihubungi
detikcom, Jumat (6/12/2019).
Menurut dia, kasus Jiwasraya ini tidak bisa terjadi hanya oleh pelaku tunggal baik internal maupun eksternal.
"Dapat terjadi hanya dengan kerja sama pihak internal dan eksternal termasuk juga dengan oknum regulator," jelas dia.
Dia menambahkan bank asing dalam hal ini KEB Hana Bank tidak memberikan penjelasan secara transparan dan akuntabel kepada nasabah bahwa produk JS bukan produk perbankan dan imbal hasil yang dijanjikan berlebihan.
"Kalau dari bank ini, ingat kasus Malinda Dee Citibank tahun 2007 dulu? Ada peran bank atau
officer bank yang tidak transparan kepada nasabah dan gagal menjaga dana nasabah," jelasnya.
Klik halaman selanjutnya >>>Ganggu Kepercayaan AsingTak hanya dari dalam negeri, ada sebanyak 470 warga Korea Selatan (Korsel) yang juga menjadi korban asuransi milik negara ini. Irvan mengungkapkan kasus kegagalan investasi yang menimpa Jiwasraya berpotensi mengganggu kepercayaan asing terhadap badan usaha milik negara (BUMN).
Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dito Ganinduto mengungkapkan baik perusahaan, pemerintah sampai DPR tak mengharapkan ada penurunan kepercayaan dari pihak asing akibat masalah yang menimpa Jiwasraya.
"Kita tidak harapkan itu terjadi, tapi inikan terbukti kalau BUMN asuransi kita tidak prudent dalam menjalankan bisnis. Sudah berlarut-larut dan bertahun-tahun. Suka tidak suka sampai hari ini belum selesai juga," kata Dito.
Dia menyampaikan, pihak Komisi XI akan memanggil kembali direksi Jiwasraya untuk membicarakan kelanjutan penyelesaian masalah ini.
Sebelumnya Bos Samsung salah satu perwakilan korban dari Korsel, Lee Kang Hyun. Ia bahwa kebanyakan orang Korea di Indonesia ditawarkan asuransi lewat bank, salah satunya lewat KEB Hana Bank, dengan embel-embel asuransi milik perusahaan pelat merah dan banyak orang Korea yang tertarik dan jadi nasabah.
"Saya ketua Kadin Korea Indonesia, saya korban juga, 470 orang Korea jadi korban. Orang Korea sebagian besar menabung di Hanna Bank, maka ditawari lah asuransi Jiwasraya. Orang Korea nanya bunganya berapa? Hanna Bank bilang bunganya tinggi, karena ini Jiwasraya milik negara," ucap Lee di Ruang Rapat Komisi VI DPR pekan lalu.
"Bisa (berpotensi ganggu kepercayaan). Hal ini juga karena bank tidak cukup memberi penjelasan secara transparan dan akuntabel kepada nasabahnya bahwa produk JS bukan produk perbankan dan return yang dijanjikan berlebihan," kata Irvan.
Klik halaman selanjutnya >>>Warisan Pengurus LamaAsuransi milik negara, Jiwasraya saat ini sedang mengalami masalah keuangan. Penyebabnya adalah salah kelola manajemen terdahulu yang menempatkan dana kelolaan ke instrumen investasi saham gorengan.
Saham gorengan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan saham sebuah perusahaan yang 'bisa diatur' naik turunnya sehingga memiliki risiko investasi yang tinggi.
Siapa di balik keputusan menempatkan dana milik peserta Asuransi Jiwasraya dalam saham gorengan hingga membuat perusahaan nelangsa seperti saat ini?
Dalam wawancara khusus dengan
detikcom bulan lalu, Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko mengungkapkan saat ia masuk, kondisi Jiwasraya sudah dalam keadaan tidak baik. Kemudian ia mulai menyusun strategi untuk pembenahan dan penyembuhan Jiwasraya.
"Jadi perusahaan kita ini, kami tuh masuk banyak yang tidak tahu ya (keadaannya). Kami masuk itu kan sudah dalam keadaan bermasalah. Terus kami ini (masuk) tingkatnya sebenarnya sudah penyelamatan perusahaan," kata Hexana kepada
detikcom di kantornya bulan lalu.
Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengungkapkan masalah Jiwasraya terjadi karena pengurus lama tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.
"Tapi investasi yang dilakukan itu tidak didukung dengan tata kelola perusahaan dan standar operasional prosedur yang baik oleh pengurus sebelumnya," kata Irvan.
Menurut dia, kasus Jiwasraya ini tidak dapat terjadi hanya pelaku tunggal baik internal maupun eksternal.
"Jadi ini dapat terjadi hanya dengan kerja sama pihak internal atau pengurus lama dan eksternal serta termasuk juga oknum regulator," imbuh dia.
.webp)
