Menteri Usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman melaporkan total kredit perbankan yang disalurkan ke sektor usaha sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp 8.865 triliun.
Berdasarkan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebanyak 25% atau sekitar Rp 2.200 triliun diharapkan mengalir ke sektor UMKM.
Sementara, Kementerian UMKM baru mampu mencapai Rp 1.500 triliun. Di mana di dalam Rp 1.500 triliun itu ada Rp 270 triliun KUR. Maman pun mengakui capaian tersebut masih di bawah target.
"Saya harus apa adanya, kita harus berani menyampaikan ini. Kita baru mampu mencapai Rp 1.500 triliun di mana di dalam Rp 1.500 triliun itu ada Rp 270 triliun KUR," ujar Maman dalam Raker dengan Komisi VII DPR, Rabu (15/7/2026).
Maman pun menjelaskan tantangan dalam penyaluran kredit ke UMKM. Dia mengatakan penyaluran kredit ke UMKM tidak bisa dipaksakan tumbuh jika ekosistem usaha belum mendukung.
Jika dipaksakan adanya peningkatan, peningkatan pembiayaan tanpa diikuti kemampuan UMKM menjual produknya justru berpotensi meningkatkan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).
Nah, yang menjadi persoalan selama ini kata Maman, banyak UMKM yang sudah dibekali dengan pembiayaan dan pelatihan namun justru malah sulit untuk menjual produknya.
"Tetapi setelah dia kita kasih pinjaman, setelah dia kita kasih dia bisa produksi barang tumbuh naik, ini yang mau jual barangnya ke pasar enggak laku. Kenapa enggak laku? Karena pasarnya becek, enggak ada yang mau beli. Kenapa? Karena hari ini pasar-pasar kita dipenuhi dengan barang-barang impor. Akhirnya apa dampaknya? Mereka ujug-ujug jadinya kredit macet, NPL naik tinggi, enggak bisa bayar utang," ujar Maman.
"Inilah situasinya. Makanya kami dalam menuju ke angka 25% harus melihat semua aspek, tidak bisa hanya sekadar dengan mengejar target ke 25%," sambungnya.
Oleh karena itu, Maman menegaskan perlu adanya keselarasan antara apek pembiayaan dengan aspek penjualan di pasar. Saat ini kata Maman, Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan perbaikan di berbagai institusi yang ada, misalnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
"Supaya apa? Barang-barang yang masuk dari luar itu sudah mulai disterilisasi," tuturnya.
(hrp/hns)