Wawancara Khusus

Mengungkap Sengketa Tanah yang Bikin Tol Cisumdawu Terhambat

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Senin, 27 Jul 2020 15:58 WIB
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil
Foto: Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil (Istimewa/Kementerian ATR/BPN)
Jakarta -

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat geram karena proyek Tol Cisumdawu tak kunjung selesai. Padahal, pembangunan tol yang jadi akses utama Bandara Kertajati ini sudah dimulai sejak 2011.

Usut punya usut ternyata masalahnya ada di pembebasan lahan. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengungkapkan masalah utama yang membuat Tol Cisumdawu terhambat.

Sofyan memaparkan ada sebidang tanah di daerah Cileunyi yang pemiliknya menolak untuk dibebaskan. Bahkan, pemiliknya sampai menggugat ke pengadilan.

"Kendalanya, ada tanah yang kena pasar di Cileunyi, itu ada pasar yang kena, pasar itu sebenarnya gagal lah. Pemiliknya nggak mau (dibebaskan tanahnya). Akhirnya kita digugat," ujar Sofyan kepada tim Blak-blakan detikcom.

Kini dia mengatakan lahan tersebut sudah tidak jadi masalah dan segera bisa dibebaskan. Dia menjamin bulan Oktober nanti pembebasan lahan Cisumdawu bisa selesai.

Bersama detikcom, Sofyan juga membahas hal lainnya. Mulai dari jurus sertifikat tanah untuk reforma agraria hingga ambisinya membuat bank tanah. Simak wawancara lengkapnya.

Sejak menjadi Menteri ATR/Kepala BPN pada 2016 apa saja kebijakan baru yang dilakukan?
Kita bicara dulu visi presiden soal masalah agraria ini. Masalah agraria ini jadi concern seluruh orang karena menyangkut tanah, bahkan orang katakan kita berasal dari tanah akan kembali juga ke tanah.

Kemudian tanah ini banyak membikin orang pusing, kalau administrasi tidak beres. Di pengadilan itu lebih dari 60% perkara menyangkut masalah tanah itu membuktikan bahwa masalah tanah banyak menimbulkan sengketa. Kalau dibaca di media sengketa itu banyak juga karena tanah, lahan. Konflik kebanyakan masalah tanah. Kemudian ada juga masalah mafia tanah, yang ditangkap, ada korbannya. Intinya tanah ini penting menyangkut hajat hidup orang banyak.

Presiden Jokowi punya visi menata masalah ini secara komprehensif, program utamanya disebutnya reforma agraria. Reforma agraria ini bukan otomatis berarti konsep land reform, tapi lebih luas.

Kami kenalkan beberapa usaha, maka merestrukturisasi atau membereskan masalah agraria ini. Paling pertama adalah yang mudah, yaitu sertifikatkan dan mendaftarkan jika mungkin seluruh tanah. Kenapa? Karena begitu tanah disertifikatkan ada kepastian hukum, tahu batasnya, koordinatnya, ada bukti.

Dengan bukti ini, dia yang punya sertifikat bisa saja pergi ke bank untuk menjadi akses ke perbankan, dapat akses ekonomi ke masyarakat yang tidak punya akses ke perbankan. De Soto, seorang ekonom latin Amerika mengatakan, tanah tanpa sertifikat adalah idle asset tapi begitu dapat title dan sertifikat jadi living aset.

Masyarakat selama ini belum punya akses perbankan, ditandai dengan tingkat financial inclusion. Kalau data awal pak Jokowi jadi presiden menurut IMF masih di bawah 40%, menurut hitungan kita karena definisi berbeda sudah di atas 50%. Maka presiden mau semua orang punya financial inclusion, karena orang bisa kembangkan potensi ekonominya.

Kalau nggak ada akses ke perbankan, pinjam ke rentenir, bunganya bisa 0-20% sebulan. Kalau pinjam ke KUR program presiden Jokowi, yang anggarannya sampai Rp 200 triliun tahun ini bunganya cuma 6% setahun. Kalau punya sertifikat maka dapat kredit murah untuk kembangkan ekonomi mereka.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4


Simak Video "Blak-blakan Menteri Agraria Soal Sertifikasi hingga Bank Tanah Negara"
[Gambas:Video 20detik]