Wacana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tekstil mengemuka. Pemerintah tengah menyusun kembali peta jalan untuk membangun industri tekstil di tengah kemerosotan industri tekstil di Indonesia.
Dalam peta jalan tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan ekspor produk tekstil hingga US$ 40 miliar dalam 10 tahun. Pembentukan BUMN baru yang khusus mengelola tekstil jadi salah satu rencana.
Agar bisa optimal beroperasi, BUMN ini akan disuntik modal awal US$ 6 miliar atau Rp 100,2 triliun (kurs Rp 16.700) oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Rencana besar ini justru dinilai janggal, membentuk BUMN baru dinilai tidak akan menyelesaikan masalah yang ada pada industri tekstil yang merosot beberapa tahun ke belakang.
Pengamat BUMN dari NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan menyatakan rencana pemerintah membentuk BUMN tekstil tidak ada urgensinya dan keliru. Industri tekstil dinilai bisa diselamatkan dengan menjaga iklim usaha menjadi kondusif.
"Menurut saya, rencana pemerintah membentuk BUMN di bidang pertekstilan tidak ada urgensinya. Kalau mau menyelamatkan industri tekstil, yang perlu dijaga adalah iklim dunia usaha yang kondusif, Solusi membuat BUMN tekstil merupakan langkah keliru. Jangan jadi 'pahlawan di siang bolong' dengan membuat BUMN tekstil," ungkap Herry ketika dihubungi detikcom, Senin (26/1/2026).
Herry juga heran pemerintah sebenarnya baru pada 2023 membubarkan BUMN spesialis tekstil, kini malah mau membuat BUMN baru lagi. Perlu diketahui, di 2024 pemerintah melakukan pembubaran PT Industri Sandang Nusantara (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2023 oleh Presiden Joko Widodo yang kala itu menjabat pada 17 Maret 2023.
"Ini kita baru membubarkan BUMN tekstil pada tahun 2023. Sekarang malah mau buat lagi," kata Herry.
Lebih lanjut dia bilang, sejauh ini belum ada lagi BUMN yang memiliki kekhususan di industri tekstil setelah Industri Sandang Nusantara dibubarkan.
(hal/ara)